MIKJEPARA.com, JEPARA – Menyikapi munculnya wacana terkait pemberlakuan sekolah lima hari. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara resmi menolak wacana tersebut. Jika kebijakan tersebut bakal di lakukan, diyakini akan menggerus eksistensi madrasah diniyyah (madin) dan pondok pesantren (ponpes).
Selama ini, Madin dan TPQ berkontribusi besar ikut mencerdaskan dan pembentukan karakter generasi masa depan.
Pernyataan sikap resmi ini disampaikan jajaran PCNU Jepara saat menggelar pertemuan dengan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, Selasa (12/8/2025).
Pengurus NU Jepara baik dari jajaran Syuriyah, Tanfizdiyah, Pergunu, LP. Ma’arif, RMI, serta Muslimat diterima oleh Ketua Komis C Nur Hidayat.
Ada enam aspirasi yang disampaikan ke wakil rakyat. Aspirasi itu tertuang dalam surat pernyataan Nomor: 41/PC.01/A.II.07.01/1416/08/2025 yang berisi pernyataan sikap penolakan penerapan kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Jepara.
Wakil Syuriyah PCNU Jepara Prof Mustaqim mengatakan alasan NU menolak wacana sekolah lima hari berlandaskan aturan yang diamanatkan oleh undang-undang.
Menurutnya penerapan kebijakan sekolah lima hari akan sangat berdampak pada eksistensi madin atau TPQ di Jepara yang berjumlah 683.996 TPQ. Selain itu juga mengancam 40 ribuan santri madin-TPQ dan 15 ribuan guru madin -TPQ.
“Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Wisuda UMSU tanggal 8 Juli 2025 menyatakan penerapan kebijakan sekolah lima hari untuk jenjang SD-SMP diserahkan kepada Kabupaten/kota masing-masing. Makanya kami menyampaikan tuntutan menolak wacana kebijakan itu,” ujarnya.
Menurut Prof Mustaqim, madrasah diniyyah dan pondok pesantren tumbuh subur di Jepara. Keberadaannya juga berkontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Ukir. Oleh karena itu tidak tepat jika kebijakan sekolah lima hari diterapkan di Kabupaten Jepara.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, sepakat dengan aspirasi yang disampaikan pengurus NU. Menurutnya sistem fullday school tidak tepat diterapkan di Jepara yang kulturnya religius.
“Kebijakan sekolah lima hari tidak tepat diterapkan di Jepara,” tandasnya. (MIKJPR-01)
Reporter : AD/TB
Editor : Haniev
 Jepara resmi menolak wacana penerapan kebijakan sekolah lima hari.){kind=link}