Komisi C DPRD Jepara sendiri menerima atas usulan terkait pemajuan budaya, didasari audiensi dengan 9 rekomendasi. Salah satunya, rencana Perda Kabupaten Jepara terkait Kemajuan Budaya dan Dewan Kebudayaan.
Yang nantinya berfungsi untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal di suatu daerah. DKD dalam hal ini juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, seniman, dan komunitas budaya untuk merancang program yang berkaitan dengan pelestarian seni, tradisi, serta warisan budaya setempat.
“Upaya pelestarian cagar budaya maupun agenda-agenda pemajuan kebudayaan dari berbagai pihak terkait baik unsur pemerintah, komunitas, perguruan tinggi hingga masyarakat luas,” pungkasnya.
Sementara itu, Arif Priyantoro dalam sesi diskusinya menggaris bawahi bahwa Pemajuan budaya, pada dasarnya, adalah tentang memastikan bahwa budaya yang ada tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan cara yang harmonis dengan perubahan zaman.
“Dari kacamata saya, Jepara ini merupakan gerbang yang dari dulunya kita tahu sejarahnya sangat luar biasa. Sebagai salah satu kota pusaka Indonesia yang memiliki kelimpahan pusaka budaya, pusaka sejarah dan pusaka alam tentu menjadi potensial sebagai khasanah budaya bangsa sekaligus menjadi daya tarik bagi destinasi wisata, termasuk wisata budaya,” terangnya
Kesadaran para pelaku budaya tentang legalitas lembaga ataupun komunitas, sebagai pintu masuk penganggaran bisa menyentuh secara langsung tentang kegiatan budaya juga perlu di sosialisasikan.
“Pada konteks ini bahwa kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang melindunginya,” ucapnya.
Pemajuan budaya sendiri adalah upaya untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan agar tetap relevan, berkembang, dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.
Pemajuan ini tidak hanya sebatas melestarikan budaya, tetapi juga mencakup inovasi, pendidikan, dan adaptasi kebudayaan terhadap perkembangan zaman, tanpa menghilangkan identitas asli.
“Untuk terkait Lembaga Adat Kebudayaan Jepara, terkait tatanan adat dan sebagainya memang perlu duduk bersama. Hal tersebut perlu proses agar terjalinnya komunikasi yang baik dan kemaslahatan bersama,” pesannya
Kegiatan tersebut digelar sebagai langkah lanjutan, mempertemukan sejumlah elemen masyarakat yang berkecimpung di Kebudayaan baik tingkat Kabupaten hingga level desa. (MIKJPR-01)
Reporter : AD/DS
Editor : Hnv
