MIKJEPARA.com, JEPARA – Masing-masing perangkat daerah termasuk kecamatan dan BUMD di Jepara sudah memiliki akun media sosial (medsos). Admin maupun para pimpinan unit kerja, dituntut siap dalam merespons cepat aduan masyarakat.
Penjabat Bupati Edy Supriyanta meminta, pengelola kanal-kanal aduan publik dapat lebih peka terhadap perkembangan dinamika dalam media sosial. Sehingga, jika muncul keluhan bisa segera tertangani. Penegasan itu disampaikan pada pertemuan dengan para penggiat medsos, di ruang rapat Sosrokartono Setda Jepara, Selasa (2/8/2022) siang.
“Saya minta mulai hari ini, begitu ada aduan langsung ditanggapi. Sampaikan kepada pimpinan,” kata Edy.
Hadir dalam forum tersebut, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara Arif Darmawan, serta Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Muslichan. Pertemuan ini juga menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara Budi Santoso sebagai narasumber.
Menurut Edy Supriyanta, pengaduan masyarakat berfungsi sebagai kontrol terhadap penyelenggara pelayanan publik. Upaya ini penting demi menjaga kepercayaan atas kinerja pemerintah. Dia mencontohkan dirinya, dalam setiap aktivitas hampir tak pernah lepas gawai dari genggamannya. Sebab banyak masuk keluhan warga.
“Tugas kita jadi ASN ya itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Edy juga meminta setiap instansi di jajaran Pemkab Jepara untuk mengoptimalkan berbagai platform digital. Hal ini agar rencana kerja hingga capaian kinerja, serta kebijakan bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.
Bahkan, pihaknya telah menjadwalkan diri menyapa warga lewat gelombang radio. Rencananya pada Sabtu malam, pukul 21.00, ia akan menjadi penyiar di stasiun LPPL Kartini 94,2 Fm Jepara. Para pendengar dipersilakan menyampaikan masukan, ataupun meminta diputarkan lagu.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Arif Darmawan menjelaskan, pertemuan penggiat medsos pada siang itu untuk meningkatkan pengetahuan para pengelola kanal-kanal aduan pemerintah. Diharapkan ke depan dapat lebih responsif terkait aduan masyarakat.
“Cepat direspons agar tidak terjadi aduan yang berulang,” pungkasnya. (MIKJPR-01)
