MIKJEPARA.com, JEPARA – Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Siti Nurjanah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arif Darmawan menerima Pengurus Forum Nelayan Jepara Utara (Fornel) di Ruang Command Center Setda Jepara pada Rabu (20/7/2022).
Pertemuan yang diinisiasi oleh Fornel tersebut membahas beberapa permasalahan perihal kenelayanan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Sebelumnya, para pengurus Fornel yang diketuai oleh Sholikul Hadi beserta lima orang anggotanya yang hadir, mengaku pernah menyampaikan keluh kesahnya sekitar empat tahun yang lalu. Hanya saja, implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 yang disampaikan kala itu belum membuahkan hasil yang sesuai.
Mendengar hal tersebut, Pj. Bupati Jepara mengatakan akan mencatat poin-poin yang diusulkan.
“Saya sudah catat dan akan kami tindak lanjuti bersama OPD lain. Permasalahan akan kita uraikan,” terang Edy Supriyanta.
Orang nomor satu di Kota Ukir tersebut langsung memerintahkan pada dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami kelompok nelayan di wilayah Jepara bagian utara tersebut.
“OPD langsung laksanakan perintah saya. Saya ingin langsung diselesaikan sesuai kemampuan. Nanti akan saya cek,” tegasnya.
Sholikul Hadi selaku Ketua Fornel memaparkan berbagai masalah yang dialami kelompok nelayan. Salah satu diantaranya adalah penggunaan aplikasi Ninja Jepara bagi nelayan.
“Kami sebagai objek utama yang terdata dalam aplikasi, tapi nelayan tidak diajak berdiskusi dalam aplikasi ini,” terang Hadi.
Untuk itu, Hadi mendesak adanya tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Jepara.
Pj. Bupati Jepara pun menginventarisasi poin-poin tersebut. Arahan Pj. Bupati Jepara dalam menuntaskan permasalahan tersebut diantaranya untuk mengecek lingkungan perairan laut Jepara yang terdampak abrasi dan penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, lanjut dia, akses jalan menuju pelabuhan serta kepastian ketersediaan cool storage bagi nelayan, stasiun pengisian bahan bakar dengan operasional yang memadai, mendorong zonasi wilayah perairan laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, penerbitan kartu Kusuka sebagai kartu jaminan risiko dengan pendataan dan nomor registrasi yang jelas, serta kemudahan layanan permodalan tanpa agunan dari bank milih pemerintah daerah. (DiskominfoJepara/Karisma)
