MIKJEPARA.com, JEPARA – Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Senin (10/10/2022), menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Haizul Ma’arif bersama dua wakilnya, Pratikno dan K.H. Nuruddin Amin, dihadiri juga oleh Sekda Jepara Edy Sujatmiko beserta para kepala perangkat daerah dan direksi badan usaha milik daerah.
Saat membacakan nota keuangan pengantar RAPBD tersebut, Pj. Bupati Edy Supriyanta mengatakan, penyusunan APBD 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023.
“Di sisi lain, arah kebijakan fiskal tahun 2023 adalah penguatan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Menurut Edy Supriyanta, sumber pendapatan APBD Kabupaten Jepara masih bertumpu pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan antardaerah. Adapun sumber penerimaan lain seperti pendapatan asli daerah, ditargetkan mengalami peningkatan melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Dalam rancangan APBD tahun depan, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1,73 triliun, terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp1,44 triliun, dana insentif daerah sebesar Rp36,844 miliar, dan dana desa sebesar Rp251,8 miliar.
Sedangkan pendapatan transfer antardaerah berasal dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp201,8 miliar serta bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar Rp22,9 miliar.
Dalam nota pengantarnya, Pj. Bupati tidak memaparkan postur rancangan APBD 2023 yang dia ajukan. Ketua DPRD Haizul Ma’arif mengatakan, sebelum menggelar rapat paripurna dengan agena penetapan APBD 2023, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama eksekutif.
Pembahasan dilaukan oleh Badan Anggaran Banggar DPRD serta komisi-komisi, dengan mengundang tim anggaran pemerintah daerah. (MIKJPR-01)
Reporter : purw/xpo
Editor : Haniev
