MIKJEPARA.com, JEPARA – Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta menegaskan jika pihaknya akan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jepara.
Penegasan ini disampaikan saat menerima silaturahmi Komisioner Bawaslu Propinsi Jateng Anik Sholikhatun di Peringgitan Pendapa Kartini Jepara, Kamis (28/7/2022).
“Usai dilantik menjadi Pj Bupati, kami dikumpulkan di istana negara dan diwanti-wanti untuk tidak melakukan politik praktis. Insyaallah di Jepara aman dan terkendali,” kata Pj Bupati.
Dirinya memahami kekhawatiran dari Bawaslu terkait potensi ketidaknetralan ASN dalam setiap kali gelaran pemilu dan pemilukada. Akan tetapi, Edy meyakinkan jika di Jepara tidak terjadi seperti itu.
“Kami bisa memahami kekhawatiran kawan-kawan Bawaslu. Mudah-mudahan yang dikhawatirkan tidak akan terjadi,” jelasnya.
Edy menambahkan, sebagai langkah antisipasi dan dalam rangka memberikan pemahaman kepada ASN, Pemkab Jepara pekan lalu sudah menyelenggarakan seminar soal netralitas ASN ini dengan menghadirkan KASN.
“Minggu lalu, BKD sudah menyelenggarakan seminar terkait ini yang juga menghadirkan KASN. Ini sebagai upaya kita memberikan pemahaman kepada pegawai-pegawai kita,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jateng Anik Sholikhatun mengungkapkan jika dalam setiap kali pemilihan maupun pemilukada, persoalan netralitas ASN selalu muncul.
“Keluhan yang sering muncul soal ketidaknetralan ASN ini adalah ketika pimpinan daerahnya berasal dari partai politik. Di Jepara yang saat ini pimpinan daerahnya berasal dari birokrat harusnya nol soal keridaknetralan ASN ini,” ungkap Anik.
Dalam kesempatan ini, Anik juga memohon izin jika ke depan akan dilakukan sosialisasi soal netralitas ASN ini kepada pegawai yang ada di Jepara.
“Kita ingin ke depan ada semacam sosialisasi terkait rambu-rambu bagi ASN dalam pemilu maupun pemilukada,” tandasnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala BKD Jepara Ony Sulistijawan, Kepala Bakesbangpol Lukito Sudi Asmara, Komisioner Bawaslu Jepara Abdul Khalim serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. (MIKJPR-01)
