MIKJEPARA.com, JEPARA – Rapat Panita Khusus (Pansus) Pembahasan mengenai Perda Penyertaan Modal Perumda Jepara, diwarnai dengan aksi walk out dari beberapa anggota DPRD Jepara. Akibatnya, rapat pansus ini dipastikan deadlock, mengingat yang melakukan walk out salah satunya adalah Ketua Pansus Perda Penyertaan Modal Perumda Jepara, Nur Hidayat (Nasdem).
Nur Hidayat, Ketua Pansus Perda Penyertaan Modal Perumda Jepara sendiri membenarkan kejadian ini. Sebagai Ketua Pansus, dalam hal ini dirinya memang menjadi Ketua (Pimpinan) sidang.
Menurutnya, forum Pansus berkembang tidak dengan menggunakan logika dalam pengambilan keputusannya. Sehingga dirinya bersama Latifun (Demokrat), Patenak (Nasdem) dan Sutrisno (PDI-P) memilih walk out dari Rapat Pansus tersebut.
Reaksi untuk walk out itu menurutnya satu-satunya cara yang bisa dilakukannya, untuk menghindari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. Dirinya pada Rapat Pansus tersebut meminta agar Perumda Jepara bisa menyampaikan laporan keuangan, kinerja usaha dan kondisi pengelolaan Perumda Jepara pada saat ini.
Pihaknya merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal itu, karena penyertaan modal harus didasarkan pada gambaran-gambaran yang jelas. Sebab dalam hal ini berkaitan dengan uang rakyat yang akan disertakan sebagai modal usaha. Namun permintaannya ini tidak bisa diberikan oleh pihak Perumda Jepara.
“Pendapat saya, Mas Latifun, Pak Patenak, dan pak Tris (Sutrisno) tidak diterima forum, sementara forum tidak menggunakan logika dalam mengambil keputusan. Jadi saya pilih walk out karena saat itu hari tetakhir pembahasan dan akan berujung voting,” ujarnya
Jika di lakukan voting jelas kami kalah, sementara yang ngotot memberikan penyertaan modal jumlahnya lebih banyak dan tidak berdasarkan logika dan data kinerja (Perumda-red).
“Jadi biar sekalian tidak ada keputusan mas,” ujar Nur Hidayat, Kamis (4/3/2021).
Nur Hidayat juga menegaskan, dalam proses pembahasan sebelumnya, ada sesi konsultasi ke Kemendagri terkait masalah ini. Dari konsultasi yang dilakukan di Kemendagri Tim Pansus juga sudah mendapatkan saran dan rekomendasi.
Kemendagri meminta agar tidak sekali-sekali memberikan penyertaan modal, jika Perumda yang terkait dalam kondisi yang tidak bagus. Jadi perlu dipastikan lebih dulu semua aspek yang ada di Perumda.
“Meski kami sudah meminta agar dijelaskan, direksi Perumda Jepara ternyata tidak juga memberikan data akurat, komplit. Sehingga semuanya masih belum jelas. Jadi pilihan Walk-out adalah salah satu bentuk keterlibatan politik, bukan sebaliknya. Saya lebih mengutamakan menyelematkan dana rakyat daripada menguap tak jelas. Hal ini juga dibenarkan dalam setiap pembahasan di DPRD,” tambah Nurhidayat. (MIKJPR-01)
Reporter : Purw/Jebs
Editor : Haniev
