MIKJEPARA.com, JEPARA – Dalam debat perdana, Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 01 Nuruddin Amin dan Mochammad Iqbal berjanji memperhatikan kesejahteraan guru pesantren bisa merata dan kebijakan berbasis gender bila menjadi pemenang Pilkada Jepara.
Hal ini mereka katakan saat menyampaikan visi dan misi saat debat paslon peserta Pilkada Jepara, di Ono Joglo, Minggu (27/10/2024) malam.
Gus Nung menyampaikan bahwa hasil debat pertama ini memperlihatkan setiap paslon memiliki pandangan masing-masing untuk menanggapi permalasahan yang ada.
“Semua memiliki perseptif sendiri-sendiri, kami yakin dengan perseptif yang kami sampaikan, memiliki akurasi data yang seusai dengan kenyataan dan harapan masyarakat ke depan,” kata Nuruddin kepada awak media seusai mengikuti debat pertama, Minggu.
Mantan pimpinan DPRD Kabupaten Jepara itu pun percaya diri dengan apa yang telah disampaikan pada debat perdana ini.
“Kami sangat optimistis dengan hasil debat ini, apa yang kami sampaikan itu merupakan satu harapan yang nyata dan terukur, bisa kami capai untuk periode pemerintah Jepara yang akan datang,” ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa pada debat ini, pihaknya lebih fokus pada political will yang akan berpihak kepada masyarakat.
“Jadi soal politik anggaran sangat mempengaruhi struktur APBD kami, meskipun ada regulasi tetap kami jadikan acuan.” Imbuhnya
Prioritas utama guru pesantren, dan guru-guru keagamaan lainnya di Jepara. Menurutnya hal tersebut nyata dan terukur bisa dibiayai APBD. Bagi Gus Nung, dengan memaksimalkan politik anggaran yang dimiliki bisa menyasar kepada para guru agama yang belum memiliki sertifikasi.
“Saya lebih memihak guru pesantren. Menurut saya, selama menjadi (anggota) DPRD ini memang tersentuh dengan APBD tapi masih kurang untuk pesantren, guru agama yang belum terverifikasi,” ungkapnya.
Berbekalkan dengan pernah menjabat sebagai pimpinan DPRD Jepara, Gus Nung yakin bisa mengoptimalkan APBD yang dimiliki Kabupaten Jepara.
“Jadi berangkat dari pengalaman kami sebagai pimpinan DPRD 5 Tahun kemarin saya justru sangat yakin bahwa ini salahnya di politik anggaran.”
“Bagaimana membangun anggaran yang memihak warga masyarakat, siapapun Bupati kalau tidak memihak kepentingan kepada masyarakat tertentu postur anggaran akan diarahkan ke postur anggaran yang dipihak,” tuturnya. (MIKJPR-01)
Reporter : AD/DS
Editor : Haniev)